The Law

Pertanyaan umum dlm wawancara

2009-12-18T22:57:00.002+07:00

Contoh-contohPertanyaan Umum dalam WawancaraDi bawah ini diberikan daftar pertanyaan umum yang dapat menggali 12 aspek seperti berikut ini.1. MotivasiPertanyaan yang dapat menggali aspek motivasi antara lain :1. Mengapa anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini ?2. Apa yang membuat anda menjadi tertarik dengan perusahaan ini ?3. Tanggung jawab apa yang anda anggap penting dalam

Hukum Perusahaan (privatisasi BUMN)

2009-12-18T12:25:00.000+07:00

RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BUMNSebelum mengambil langkah-langkah untuk Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hubungannya dengan Perekonomian Indonesia,sudah sepatutnya kita pertanyakan terlebih dahulu tentang justifikasi keberadaan BUMN.Hal ini penting karena apalah gunanya mengutak-atik sesuatu yang barangkali sudah tidak patut memiliki hak hidup secara

Hukum Perusahaan (BUMN)

2009-12-18T10:17:00.001+07:00

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan

Hukum Perusahaan (Pendirian PT) II

2009-12-18T09:55:00.002+07:00

Prosedur Pendirian PT Berdasarkan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasProsedur Pendirian Perseroan Tebatas Untuk mendirikan PT dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham didalam Perseroan. Para pendiri PT disini adalah Warga Negara Indonesia. yang turut menyertakan modal ke dalam perseroan, dengan

Hukum Perusahaan (Pendirian PT)

2009-12-18T09:31:00.002+07:00

TAHAPAN PROSES PENDIRIAN DAN PERIZINAN PTNTAHAP 1 : Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa) · Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.·

Hukum Wakaf (database & potensi wakaf)

2009-12-17T13:59:00.001+07:00

Database dan Potensi Wakaf Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh

Hukum Wakaf (dasar hukum wakaf)

2009-12-17T13:57:00.000+07:00

Dasar Hukum Wakaf Menurut Al-QuranSecara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: “Hai orang-orang yang

Hukum Wakaf

2009-12-17T13:53:00.000+07:00

Pengertian Wakaf Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf” yang bererti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359). Sebagai satu

Seputar Wakaf (Fundraising)

2009-12-17T13:49:00.001+07:00

Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calom wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat.

Hukum Wakaf

2009-12-17T13:16:00.000+07:00

Kebijakan Pemerintah Tentang WakafWakaf merupakan potensi dan aset umat Islam cukup besar yang dapat didayagunakan bagi upaya menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan belum dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.Pengelolaan wakaf yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah dan profesional, dengan

Hukum Pajak (Tarif Bea Materai) II

2009-12-17T11:23:00.000+07:00

OBJEK BEA METERAIPENGERTIAN BEA METERAIBea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. DASAR HUKUM1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hukum Pajak (Tarif Bea Materai)

2009-12-17T11:15:00.000+07:00

I. Pengertiana.Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;b.Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;c.Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parap, teraan Atau cap tandatangan

Alasan Orang Indonesia Susah Bayar Pajak (sharing)

2009-12-17T11:11:00.001+07:00

Saya sering mengamati kasus2 di media masa mengenai manipulasi pajak, artinya orang memanipulasi data2 keuangannya agar mereka membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari kewajiban sesungguhnya. Saya jadi merenung kenapa orang tidak suka bayar pajak padahal tanpa pajak negara kita gak bakal bisa berjalan karena pajak merupakan 75-80 persen dari anggaran penerimaan kitaAlasan 1: Tidak ada

Hukum pajak (kepatuhan pajak , KMK ,Tax avoidance-Tax evasion)

2009-12-17T10:55:00.002+07:00

A. Sekilas tentang Peradilan Agama di IndonesiaSebelum memasuki tentang peradilan agama di Indonesia, kita perlu untuk mengetahui dua kata yang sangat terkait Brat yaitu kata "peradilan" dan "pengadilan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa kata "peradilan" menunjuk segala sesuatu mengenai perkara

Hukum Acara Khuluk di Pengadilan Agama

2009-12-17T00:15:00.003+07:00

A. PENDAHULUANSebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai

Hukum Acara Peradilan Agama II

2009-12-16T23:43:00.000+07:00

BAB IPENDAHULUAN A. Latar BelakangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga di lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama Badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan pelaku

2009-12-16T23:15:00.002+07:00

ALUR PENGADILAN AGAMA-Peradilan agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana parapihaknya beragama Islam (muslim). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), peradilan agama adalahperadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilanagama antara lain perceraian,

2009-12-16T23:07:00.000+07:00

Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama A.1. Asas Umum Lembaga Peradilan Agama 1) Asas Bebas Merdeka Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negarayang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukumRepublik Indonesia. Pada dasarnya azas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU Nomor 3 Tahun

Hukum Acara Peradilan Agama

2009-12-16T23:01:00.001+07:00

A. PendahuluanPada masa penjajahan Belanda hingga menjelang akhir tahun 1989,Pengadilan Agama di Indonesia exis tanpa Undang-Undangtersendiri dan terkesan hanya sebagai lembaga hokum pelengkapyang bertugas menceraikan dan merujukkan saja. Setiap kasus warisyang timbul di masyarakat, hanya diberikan “fatwa waris” bukanpenetapan apalagi putusan dari Pengadilan Agama berwenang .Pada tanggal 29

Hukum Islam

2008-12-01T11:26:00.002+07:00

Q: Mengapa hukum Islam menjadi mata kuliah wajib disetiap fakultas Hukum?A: 1. Alasan Sejarah , sejak pemerintah Hindia Belanda dulu mendirikan Recht HogeSchool, hukum islam sudah diajarkan hanya saja istilahnya yg berbeda. Kala itu disebutlah sebagai Mohammedan's Recht. Istilah ini tentunya tidak tepat karena hukum Islam bersumber pada Allah SWT, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Nya. 2.Alasan

Hukum Agraria

2008-12-01T11:10:00.002+07:00

Sejarah hukum agraria sebelum 24 September 1960, pd masa pemerintah jajahan Hindia Belanda, th. 1870, lahir suatu undang-undang, yg rancangannya diajukan oleh menteri daerah jajahan de Wall, yg disebut sbg Agrarische Wet. Undang-undang ini lahir atas desakan pengusaha besar swasta yg kelebihan modal dan ingin memperluas bidang usahanya di tanah kolonial. Didalam Agrarische Wet ini lahirlah

Trekken van het Adatrecht

2008-05-23T16:06:00.002+07:00

Sifat dari hukum adat di Indonesia yang pertama adalah Commuun. Berlawanan sekali dengan hukum Barat yang mendewakan kepentingan individuelle, karena menurut mereka kebebasan perseorangan adalah diatas segalanya. Masyarakat adat sangat mementingkan gemeenschap nya. Terlihat jelas saat terjadi koop verkoop masalah tanah. Di Minangkabau, pembelian tanah amat terbatas untuk anggota gemeenschap saja.

De leer v/d Physichsche dwang—Von feuerbach

2008-05-23T16:05:00.001+07:00

Menurut humanis yang hidup di abad ke-18 ini, hukum pidana merupakan upaya untuk mencegah manusia melanggar hukum dan melakukan tindak kejahatan. Karena sebelum manusia melakukan kejahatan, didalam jiwanya ada innerlijke strijd, yaitu pertentangan batin.

Gelten des Rechts—Geldingstheorie

2008-05-23T16:03:00.001+07:00

Hukum itu barulah dapat dikatakan sempurna, apabila memenuhi 3 syarat pemberlakuan hukum, Gelten des Rechts, yaitu berlaku secara Yuridis, Juridische Geldings, adalah dibuat oleh badan Negara, badan resmi yg berwajib. Kedua, berlaku secara Sosiologis, Sosiologische geldings, adalah ditaatinya hukum itu oleh rakyat. Apalah artinya hukum, peraturan, jika rakyat tidaklah menaati. Hukum itu seperti

Istilah hukum ekonomi

2008-05-08T14:14:00.001+07:00

Hukum Gossen I, Pada pemenuhan suatu kebutuhan,terus menerus ditambahkan jumlah barang yg dipergunakan,pada titik tertentu dicapai kepuasan,intensitas kebutuhan berkurang,maka kegunaan brg menurun sampai negatif. Decreasing marginal utility terjadi karena tingkat kegunaan akan brg berkurang,karena digunakan terus menerus dan kebutuhannya telah terpenuhi. Nicholas Barbon mengatakan, Sesuatu itu